CATATAN.CO.ID, Sampit – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur mencoba memahami tantangan yang dialami pegawai perangkat eksekutif dalam memberikan kinerja yang optimal. Terlebih, di tengah kebijakan nasional dari Pemerintah Pusat yang kerap berubah.
Karenanya, DPRD Kotim melalui Komisi I menyetujui tambahan anggaran untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kotim.
“Pemerintah pusat itu bisa membuat regulasi baru. Tapi, pembiayaannya diserahkan ke daerah. Nah, ini jadi masalah buat kita. Jadi, terkait anggaran, mungkin bisa ditambah,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kotim, Rimbun, Rabu, 16 November 2022.
Ia pun memaklumi, jika para Aparatur Sipil Negara (ASN) sedikit kesulitan dalam bekerja secara optimal. Sebab, lanjutnya, perubahan bahkan kerap terjadi setiap pergantian semester. Maka dari itu, Komisi I DPRD Kotim pun menyetujui penambahan anggaran untuk BKPSDM Kotim.
Adapun, penambahan anggaran tersebut telah dibahas sebelumnya pada Rapat Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2023 Murni.
Dalam rapat tersebut, penambahan anggaran yang disetujui nilainya Rp300 juta. Anggaran tersebut ditujukan untuk peningkatan SDM.
“Jadi, untuk BKPSDM sudah clear, ya. Jadi, kurang lebih Rp 300 juta untuk pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia,” ujar Rimbun.
Selain itu, Rimbun juga mengingatkan BPKSDM agar tetap memonitor pengadaan formasi pegawai di lembaga eksekutif. Kebutuhan formasi harus sesuai dengan ketersediaan anggaran.
“Karena yang kita takutkan adalah ada formasi. Tapi, keuangan daerah kita belum siap. Nah, ini yang jadi masalah,” tuturnya. (C10)
