CATATAN.CO.ID, Palangka Raya – Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Rana Muthia Oktari menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintah pusat.
Ia menilai bahwa implementasi program tersebut di beberapa wilayah, khususnya di kawasan bantaran sungai, masih menemui sejumlah kendala yang cukup signifikan.
Menurut Rana, salah satu hambatan utama adalah jumlah siswa di beberapa sekolah di wilayah bantaran sungai yang tidak memenuhi syarat minimal sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis (juknis) program. Hal ini menyebabkan sekolah-sekolah tersebut belum bisa menjadi sasaran penerima manfaat dari program MBG, meskipun berada di wilayah yang secara ekonomi tergolong rentan.
“Kami menemukan bahwa ada sekolah-sekolah di daerah bantaran sungai yang sebenarnya sangat membutuhkan, namun terkendala aturan jumlah siswa minimal. Ini menjadi dilema tersendiri karena niat program ini sangat baik, tapi dalam pelaksanaannya masih belum merata,” ujarnya.
Rana menegaskan pentingnya evaluasi dan fleksibilitas dalam penerapan juknis, agar program benar-benar menyasar kelompok yang paling membutuhkan, terutama anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tinggal di wilayah terpencil atau padat penduduk.
Lebih lanjut, ia mendorong Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya dan instansi terkait untuk segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat guna mencari solusi atas permasalahan ini.
Salah satu usulan yang disampaikan adalah adanya pengecualian atau penyesuaian kuota siswa bagi sekolah di daerah khusus seperti bantaran sungai atau daerah terpencil lainnya.
“Kami berharap ada keberpihakan kebijakan terhadap daerah-daerah dengan keterbatasan jumlah siswa. Jangan sampai anak-anak di sana justru tidak merasakan manfaat dari program yang tujuannya sangat mulia ini,” tegasnya, Rabu 10 September 2025.
Di sisi lain, Rana juga mengapresiasi langkah awal pemerintah dalam meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis sebagai upaya peningkatan kualitas gizi anak-anak sekolah dasar dan menengah. Namun ia menilai bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada ketepatan sasaran dan kesiapan daerah dalam menjalankannya.
Program MBG sendiri merupakan bagian dari agenda nasional dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi sejak dini, yang ditujukan kepada peserta didik di jenjang SD dan SMP di seluruh Indonesia.
Pemerintah Kota Palangka Raya hingga kini masih terus melakukan pemetaan terhadap sekolah-sekolah yang berpotensi menjadi penerima manfaat, sembari menunggu kebijakan lanjutan dari pusat terkait teknis pelaksanaan, termasuk soal alokasi anggaran dan mekanisme distribusi makanan bergizi ke sekolah-sekolah. (C-A)
