CATATAN.CO.ID, Sampit – Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor menyampaikan, ada sebuah hikmah di balik pandemi Covid-19. Yakni, munculnya digitalisasi pelayanan administrasi publik hingga ke tingkat kelurahan.
Ia menyampaikannya, kala menghadiri Audiensi Calon Desa Anti Korupsi yang digelar di Aula Sei Mentaya, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Kotim.
“Ada hikmah di balik pandemi Covid-19. Digitalisasi hingga ke tingkat kelurahan. Total sudah ada tiga kelurahan yang punya sistem digitalisasi,” ujarnya, Jumat, 3 Maret 2023.
Sambungnya, pada saat Pandemi Covid-19, banyak masyarakat takut untuk beraktivitas di luar rumah. Halikin menyebutkan, hikmah adanya Pandemi Covid-19 membuat kita semakin inovatif.
Meski begitu, ia juga bersyukur Presiden Republik Indonesia telah mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dikatakannya, kasus Covid-19 di Kotim pun juga sudah tidak ada.
Digitalisasi pelayanan administrasi publik tersebut menurutnya menjadi salah satu langkah dalam menekan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan kelurahan atau desa.
Hal serupa juga dikatakan Ketua Tim Observasi Desa Antikorupsi dari Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Ditpermas) KPK RI, Friesmount Wongso yang juga hadir pada kegiatan tersebut.
“Sekarang semuanya sudah terdata secara digital. Ada web desa, tinggal dibuka dan dilihat saja laporannya di web desa,” sebut Friesmount.
Selain itu, dijelaskannya bahwa KPK RI juga berupaya menekan angka kasus korupsi di lingkungan pemerintahan desa, melalui program Desa Anti Korupsi. Ia menyampaikan pada 2023 ini, KPK akan memilih 22 Desa Anti Korupsi dari 22 provinsi di seluruh Indonesia.
“Tahun 2023, dari 6 desa yang dilakukan observasi di Kalimantan Tengah, hanya 1 yang akan ditentukan untuk menjadi Desa Anti Korupsi oleh KPK,” tambah Friesmount. (C10)
