CATATAN.CO.ID, Sampit – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Halikinnor, secara tegas menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk segera menggelar rapat koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2025.
Instruksi tersebut disampaikan Halikinnor saat membuka kegiatan Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang digelar bersama Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa, 3 Juni 2025.
“Sebelum saya membuka kegiatan ini, saya perintahkan BPBD segera melaksanakan rapat koordinasi terkait potensi bencana karhutla dan kekeringan dalam waktu dekat. Semua lini juga harus menyiapkan personel dan peralatan dalam kondisi terpelihara dan optimal,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa perhitungan IKD merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menjadikan penanggulangan bencana sebagai urusan wajib pemerintah daerah. Selain itu, IKD juga mendukung penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Daerah (RPJPD) 2025–2045 melalui indikator Indeks Risiko Bencana (IRB).
“Saya mengapresiasi kegiatan ini karena sangat strategis dalam memperkuat kapasitas daerah menghadapi bencana. IRBI Kotim menunjukkan progres positif, dari 140,65 pada 2023 turun menjadi 124,85 pada 2024. IKD kita saat ini berada di kategori sedang (0,57), dan saya targetkan naik ke kategori tinggi (0,81) tahun ini,” ujarnya.
Halikinnor juga menekankan bahwa IKD menjadi bagian dari indikator kinerja utama (IKU) kepala daerah pada 2025. Oleh karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah memberikan dukungan penuh, khususnya dalam penyediaan data dan bukti dukung yang valid dan akurat.
Lebih lanjut, ia menyampaikan lima penekanan penting untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana daerah, yakni:
Penyusunan dan pemutakhiran Peraturan Daerah (Perda) Tata Ruang berbasis pengurangan risiko bencana.
Penguatan kelembagaan BPBD.
Pelibatan unsur pentahelix (pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media).
Pemetaan risiko hingga ke tingkat desa.
Pengembangan sistem logistik kebencanaan yang terintegrasi.
Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi ancaman bencana yang kian kompleks di masa mendatang.(CA/*)
