CATATAN.CO.ID, Sampit – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur mempertanyakan urgensi usulan penggabungan Dinas Koperasi dan UMKM (Diskop dan UMKM) dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin).
Anggota DPRD Kotim, Mariani mengungkapkan, Diskop UMKM juga masih mempunyai pekerjaan rumah (PR) yang juga harus diselesaikan, yaitu pada bidang koperasi plasma.
“Masalah koperasi plasma masih banyak yang ketinggalan. Jadi, apakah penggabungan adalah permasalahan krusial? Saya khawatir akan anjlok lagi masalah koperasi plasma,” katanya yang juga merupakan Ketua Komisi III DPRD Kotim, Selasa, 9 Mei 2023.
Adapun, penggabungan Diskop UMKM dan Disperdagin Kotim tercantum dalam perubahan susunan sejumlah SOPD yang diajukan Pemkab Kotim melalui sebuah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Yakni, Ranperda mengenai Perubahan Ketiga Perda No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotim pun menyelenggarakan rapat untuk membahas Ranperda tersebut, Senin, 8 Mei 2023.
“Apakah penggabungan kedua SOPD tersebut juga berpengaruh pada efektifitas anggaran atau beban kerja?” ujar Mariani dalam forum itu.
Terlebih, ia menilai saat ini Kotim juga masih giat-giatnya mengembangkan geliat sektor UMKM.
Maka dari itu, ia berharap agar Pemkab Kotim mempertimbangkan kembali dan mengkaji lebih dalam penggabungan terhadap kedua SOPD tersebut.
Sementara itu, Asisten I Sekretariat Daerah Kotim menanggapi bahwa Diskop UMKM dan Disperdagin Kotim kerap sama-sama berurusan di bidang UMKM.
Agar tidak terjadi tumpang tindih tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di sektor UMKM. Maka, Pemkab Kotim mengajukan merger kedua SOPD tersebut. (C10)
