CATATAN.CO.ID,Sampit – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, masih menunggu keputusan partai politik (parpol) untuk penetapan pimpinan definitif. Harapan pihak DPRD adalah agar pimpinan definitif bisa ditetapkan paling lambat Oktober 2024.
Ketua Sementara DPRD Kotim, Rinie Anderson, menjelaskan bahwa mereka telah mengirimkan surat kepada tiga parpol pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. “Kami sudah bersurat kepada ketiga parpol pemenang dan saat ini kami masih menunggu jawaban. Kami berharap pimpinan definitif dapat ditetapkan pada September-Oktober,” ujarnya di Sampit pada Sabtu, 24 Agustus 2024.
Pasca pelantikan anggota DPRD Kotim periode 2024-2029, proses penyusunan struktur organisasi baru sedang berlangsung. Penetapan pimpinan definitif menjadi langkah penting untuk menjalankan roda organisasi DPRD Kotim.
Saat ini, Rinie Anderson menjabat sebagai Ketua Sementara DPRD Kotim, menggantikan posisi ketua definitif, sementara Juliansyah berperan sebagai Wakil Ketua Sementara hingga pejabat definitif ditetapkan.
Pihak DPRD Kotim telah mengirimkan surat kepada tiga parpol dengan perolehan suara terbanyak pada Pileg 2024, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan 56.203 suara, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan 32.648 suara, dan Partai Golongan Karya (Golkar) dengan 29.492 suara.
Rekomendasi pimpinan definitif dari ketiga parpol ini akan dibahas lebih lanjut bersama 40 anggota DPRD Kotim sebelum ditetapkan secara resmi.
“Harapan kami adalah agar proses ini bisa segera selesai, karena tanpa pimpinan definitif, DPRD Kotim belum bisa menjalankan fungsinya dengan optimal,” tambah Rinie.
Setelah pimpinan definitif ditetapkan, langkah berikutnya adalah pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD), termasuk Komisi, Badan Musyawarah (Bamus), Badan Anggaran (Banggar), dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), yang akan dilakukan secara bertahap.
Sebelumnya, DPRD Kotim telah menetapkan enam fraksi untuk periode 2024-2029. Jumlah fraksi ini berkurang satu dibanding periode sebelumnya, karena beberapa parpol bergabung menjadi satu fraksi.
Fraksi yang terbentuk adalah:
- Fraksi PDIP,
- Fraksi Gerindra,
- Fraksi Golkar,
- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),
- Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang bergabung dengan Demokrat dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo), serta
- Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) yang bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Pengurus fraksi diatur sebagai berikut:
- Fraksi PDIP dipimpin oleh Parimus dengan Muhammad Hafid sebagai sekretaris dan Rinie Anderson sebagai bendahara. Anggotanya termasuk Rimbun, Angga Aditya Nugraha, Modika Latifah Munawarah, Seto Hadi, Paliansyah, Devi, dan Ahyar.
- Fraksi Gerindra dipimpin oleh Rambat, Andi Lala sebagai wakil ketua, Langkap sebagai sekretaris, Chindy Maulidtika Yunifa sebagai bendahara, dan anggota Juliansyah serta Akhyannoor.
- Fraksi Golkar dipimpin oleh Abdul Kadir dengan Rudianur sebagai wakil ketua, Riskon Fabiansyah sebagai sekretaris, Mariani sebagai bendahara, dan Abdul Sahid sebagai anggota.
- Fraksi PKB dipimpin oleh Muhammad Abadi dengan Marudin sebagai sekretaris, Muhammad Idi sebagai bendahara, dan anggota Zainuddin serta Memey Wulandari.
- Fraksi PAN dipimpin oleh Dadang Siswanto dengan M Kurniawan Anwar sebagai sekretaris, Hendra Sia dari Perindo sebagai bendahara, dan anggota Eddy Mashamy, Hairis Salamad, Supian Hadi, SP Lumban Gaol dari Demokrat, M Ridho Ansari dari Demokrat, serta Wahito Fajriannor.
- Fraksi PKS dan Nasdem dipimpin oleh Suprianto (PKS) dan Pardamean Gultom (Nasdem) sebagai sekretaris, Noor Aprilly (PKS) sebagai bendahara, dengan anggota Syahbana (Nasdem) dan Ariyandi (PKS).
