CATATAN.CO.ID, Sampit – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akhirnya menyepakati besaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026 sebesar Rp 1,967 triliun.
Kesepakatan ini merupakan hasil kompilasi dari pembahasan panjang empat komisi DPRD bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang menyesuaikan antara program prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
“Dari hasil pembahasan Komisi I hingga IV serta mempertimbangkan kondisi fiskal kita saat ini, disepakati RAPBD 2026 sebesar Rp1,967 triliun, dengan defisit terjaga di angka 1,5 persen atau sekitar Rp27,7 miliar,” ujar Ketua DPRD Kotim, Rimbun, usai rapat di Gedung DPRD Kotim, Senin, 27 Oktober 2025.
Rimbun menjelaskan, rapat kompilasi ini menjadi tahapan akhir sebelum rancangan tersebut difinalisasi menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD Murni 2026. Ia menegaskan bahwa penyusunan anggaran tahun depan diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Rapat kompilasi menyatukan seluruh hasil pembahasan komisi. Kami pastikan setiap program yang masuk benar-benar realistis, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.
Menurutnya, adanya penurunan dana transfer dari pemerintah pusat membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian dan rasionalisasi anggaran tanpa mengorbankan program prioritas.
“Kita memang mengalami penurunan cukup signifikan pada dana transfer pusat. Karena itu, efisiensi dan prioritas belanja menjadi kunci agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Rimbun menambahkan, DPRD akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD 2026 agar seluruh penggunaan anggaran berjalan transparan dan akuntabel.
“Kami ingin memastikan anggaran tidak hanya habis dibelanjakan, tetapi juga berdampak nyata bagi peningkatan layanan publik, pemerataan pembangunan, dan penguatan ekonomi daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam menjaga stabilitas fiskal serta mendorong pembangunan berkelanjutan di Kotim.
“APBD bukan sekadar angka, tetapi cerminan komitmen kita bersama untuk membangun Kotim yang lebih maju dan sejahtera. Karena itu, sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat harus terus diperkuat,” pungkasnya. (C-A)
