CATATAN.CO.ID, Sampit – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9 Pemerintah Kabupaten Kotim.
Apresiasi itu datang dari hampir seluruh fraksi yang ada di DPRD Kotim, yaitu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem).
“Kami dari Fraksi Partai Gerindra mengucapkan selamat atas apresiasi dan penghargaan pemerintah pusat terhadap Pemkab Kotim atas keberhasilan pada laporan keuangan Tahun Anggaran 2022 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Kalimantan Tengah,” kata Anggota Fraksi Gerindra Kotim, Sanidin, Selasa 11 Juli 2023.
Meski begitu, dalam bermitra yang baik, pihaknya selalu mengingatkan agar semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah agar jangan terlena. Sebab, prestasi tersebut bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan semata.
Sementara itu, Fraksi PDIP berharap penilaian dan penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi serta spirit bagi pemerintah daerah beserta seluruh jajarannya untuk lebih meningkatkan kinerja dalam pengelolaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Dan, juga diharapkan agar Pemda dan seluruh jajaran OPD Kotim agar memperkuat komitmen dalam pembangunan berbagai bidang agar mencapai pelaksanaan rencana kinerja pemda Tahun Anggaran 2023 nantinya,” ujar Anggota Fraksi PDIP Kotim, Rinie Anderson.
Selain itu, ia juga berharap persiapan rencana kerja pemerintah daerah pada tahun 2024 yang akan datang semakin partisipatif dan adaptif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat di Kotim.
Adapun, Fraksi PAN DPRD Kotim berharap, dengan raihan opini WTP ke-9 tersebut, Pemkab Kotim lebih memperhatikan, mengakomodasi, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki daerah.
“Khususnya ketika menyusun anggaran pendapatan seperti pemanfaatan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah sehingga mampu mendorong pencapaian realisasi pendapatan asli daerah yang optimal dan meningkatkan PAD guna mengurangi ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat dan provinsi,” tutur Ketua Fraksi PAN DPRD Kotim, Dadang Siswanto. (C10)
