CATATAN.CO.ID, Kuala Kurun – Fraksi Gerakan Nasional DPRD Kabupaten Gunung Mas menyoroti kebijakan dan pembangunan di sektor pertanian di daerah.
Dalam rapat paripurna DPRD Gumas, Jumat, 27 Juni 2025, fraksi ini mempertanyakan efektivitas anggaran serta program pertanian yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
Juru Bicara Fraksi Gerakan Nasional, Sahriah menyampaikan beberapa poin krusial yang perlu mendapatkan tanggapan langsung dari Bupati Gunung Mas.
Salah satunya menyangkut penyediaan sarana produksi pertanian (saprodi) pemanfaatan lahan untuk tanaman pangan seperti padi sawah dan jagung, serta pola kerja sama antara petani, koperasi, dan pihak ketiga dalam pengelolaan lahan pertanian, khususnya di wilayah Tanjung Riu.
“Mohon tanggapan saudara Bupati Gunung Mas terkait kebijakan pertanian pada penyediaan saprodi pertanian, luas lahan padi sawah dan jagung, kerja sama petani, koperasi dan pihak ketiga dalam pengelolaan lahan jagung di Tanjung Riu,” ujar Sahriah dalam penyampaian pandangan fraksi.
Menurut catatan Fraksi Gerakan Nasional, pada 2024, Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas telah dialokasikan dana Rp42.773.342.768 dengan realisasi belanja mencapai Rp41.248.371.977. Namun mereka menilai masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperjelas terkait pencapaian hasil dari penggunaan anggaran tersebut.
Fraksi berharap Pemkab Gumas dapat memberikan penjelasan rinci mengenai capaian program pertanian, termasuk kontribusinya terhadap peningkatan produksi dan kesejahteraan petani di daerah tersebut. (C-A)
