CATATAN.CO.ID, Sampit – Dana Bagi Hasil (DBH) industri kelapa sawit dari Pemerintah Pusat belum optimal. Karenanya, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) berencana akan mengekspor sendiri hasil sawit.
“Memang betul, DBH Sawit sudah berhasil kita dapatkan sebesar Rp 46 miliar. Tetapi itu bisa lebih besar lagi karena itu dihitung dari ekspor sementara Kotim tidak mengekspor,” kata Bupati Kotim, Halikinnor, Senin, 30 Oktober 2023.
Dia mengatakan hal itu usai menerima kunjungan kerja Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Asisten Bea Cukai Tipe C (KPPBC TMPC) Sampit di Rumah Jabatan Bupati Kotim.
Sambungnya, Bea Cukai Sampit sebagai perwakilan Kementerian keuangan untuk wilayah Kotim, Katingan dan Seruyan berperan memungut sekaligus mengawasi makanan, minuman dan hasil bumi menyampaikan potensi ekspor hasil sawit.
Menurut Halikin, selama ini hasil sawit atau CPO dari Kotim hanya dikirim ke Batam, Dumai, Lampung dan Sumatera Utara. Karena perusahaan perkebunan di daerah setempat mayoritas induknya di Sumatera.
“Sehingga kita rugi, justru yang mengekspor Lampung, Batam, Dumai, dan Sumatera Utara. Akhirnya bagi hasilnya mereka yang paling besar,” ujar Halikin.
Pihaknya mencoba berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar DBH sawit paling tidak 50 persen tetap kembali di daerah penghasil.
Halikin akan mengupayakan regulasinya melalui Peraturan Bupati jika memungkinkan. Agar hasil sawit tidak dikirim ke luar daerah.
Cara lainnya, dia ingin sekali supaya aliran Sungai Mentaya bisa dikeruk supaya kapal besar bisa masuk. Karena selama ini, kapal yang bisa masuk ke Sungai Mentaya hanya kapal-kapal kecil dengan kapasitas 3.000 ton
“Kalau kapal yang bermuatan 20.000 atau 30.000 ton bisa masuk otomatis bisa bisa langsung ekspor dari sini,” pungkasnya. (C10)
