CATATAN.CO.ID, Sampit – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Rimbun menyoroti data kepegawaian daerah setempat yang menurutnya perlu dibenahi. Pembenahan ini sangat penting agar bisa dipetakan kebutuhan serta sebaran pegawai.
Seperti terkait rencana seleksi tahap kedua tenaga kontrak. Panitia beralasan sedang menyusun data berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
“Ini kan artinya data kepegawaian kita belum akurat. Seharusnya semua sudah terpetakan semua berapa jumlah tenaga kesehatan, guru dan teknis serta sebarannya di mana saja dan berapa kekurangannya,” kata Rimbun di Sampit, Jumat, 8 Juli 2022.
Politisi PDIP ini meminta masalah tersebut menjadi perhatian serius. Keakuratan data kepegawaian juga berpengaruh terhadap upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) diminta terus memperbarui data kepegawaian, baik yang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) maupun tenaga kontrak.
Pemerintah diminta transparan terkait data kepegawaian. Pemetaan perlu dilakukan untuk mengetahui wilayah atau perangkat daerah mana yang sangat benar-benar membutuhkan tambahan pegawai sehingga bisa diprioritaskan.
Jangan sampai terjadi penumpukan pegawai di kota, sementara di kecamatan-kecamatan masih kekurangan pegawai. Pemerataan pegawai harus dilakukan agar pelayanan di setiap perangkat daerah lebih optimal.
Pemerataan sebaran pegawai harus terus dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Pemerintah daerah harus tegas agar tidak ada sekolah dan Pustu yang sampai tidak bisa beroperasi karena tidak ada pegawai.
“Untuk perekrutan ASN atau PPPK, diharapkan memprioritaskan putra daerah sehingga mereka betah meski ditugaskan di pelosok karena ini daerah mereka sendiri. Ini untuk menghindari banyaknya pegawai yang minta pindah ke kota dengan berbagai alasan,” pungkas Rimbun. (C2)
