CATATAN.CO.ID, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur turut mendorong sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) bagi pekebun kelapa sawit swadaya.
“Pemkab Kotim bersama para pihak telah membangun langkah-langkah strategis dalam membangun perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Seperti salah satunya turut mendorong sertifikasi ISPO dan RSPO bagi para pekebun swadaya,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kotim, Fajrurrahman, Senin 22 Januari 2024.
Hal itu pun menjadi salah satu dari berbagai kinerja serta capaian yang telah diraih selama ini melalui program Rancangan Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB). Capaian itu mendapatkan apresiasi dari Bupati Kotim, Halikinnor.
Selain turut mendorong sertifikasi ISPO dan RSPO. Berbagai kinerja dan capaian lainnya yaitu, peningkatan sarana dan prasarana penunjang bagi pekebun, mendorong program peremajaan kelapa sawit bagi para pekebun swadaya.
Bahkan, Pemkab Kotim juga menjembatani kemitraan strategis antara pekebun swadaya dan perusahaan besar swasta, hingga pengolahan produk turunan berupa minyak goreng merah dan pupuk organik bagi rumah tangga pekebun.
“Lalu, masih banyak lagi capaian lainnya yang tentunya sangat berdampak positif bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” sebut Fajrur.
Terlebih, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan sawit yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 tahun 2023. Bahkan, jatah DBH sawit Kotim merupakan yang paling besar dibanding kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Tengah.
Pada 2023, Kotim mendapatkan DBH perkebunan sawit sebesar Rp. 46.485.301.000,- dan tahun 2024 mendapatkan sebesar Rp. 41.062.384.000,-.
Adapun, Pemkab Kotim baru saja melakukan evaluasi kinerja Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) melalui workshop yang digelar di Ruang Rapat Anggrek Tewu Lantai II Gedung A Kantor Bupati Kotim.
“Kegiatan workshop ini dapat menjadi evaluasi bersama terhadap kinerja dan koordinasi para pihak selama implementasi RAD-KSB. Sekaligus, merumuskan isu-isu penting yang akan menjadi agenda pada rencana aksi daerah berikutnya,” demikian Fajrurrahman. (C10)
