CATATAN.CO.ID, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur membahas redistribusi tanah sebanyak 1.000 bidang di Sekretariat Daerah Kotim, Selasa, 22 Agustus 2023.
“Pemerintah daerah dan masyarakat akan terbantu dengan landreform redistribusi tanah, artinya ini gratis. Jumlahnya 1.000 bidang, tahap pertama jumlahnya 678. Nanti sisanya berikutnya,” kata Asisten I Setda Kotim, Rihel.
Pembahasan tersebut dilaksanakan melalui Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Redistribusi Tanah Kotim.
Rihel menjelaskan, dalam perjalanannya ada beberapa perbedaan antara peta dengan data yang tersedia berkaitan dengan tata ruang wilayah.
Selain itu, sebagian besar lahan wilayah selatan Kotim juga terdiri dari Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Konversi (HPK).
“Tapi, itu nanti sebagian juga bisa dibebaskan dengan adanya Tanah Objek Reformia Agraria (TORA) yang diusulkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), bekerja sama dengan pertanian dan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP),” ujar Rihel.
Kemudian, tindak lanjutnya akan melalui mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).
Dengan begitu, dengan adanya TORA, lahan yang masuk HP dan HPK otomatis akan berubah menjadi Hak Pengelolaan (HPL).
Sehingga lahan tersebut bisa menjadi Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB), tetapi tidak dapat disertifikasikan. Karena sertifikasi terhadap lahan yang sebelumnya merupakan hutan, HP dan HPK hanya bisa dilakukan untuk keperluan tambang. Namun, tidak bisa untuk pertanian dan perkebunan.
“Kira-kira ada 2.000an hektar yang diusulkan untuk menjadi lahan pertanian. Karena di selatan Kotim memang menjadi lahan penyangga pertanian,” sebut Rihel.
Turut hadir dalam sidang tersebut, Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Kotim, Jhonsen Ginting. (C10)
