CATATAN.CO.ID, Sampit – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur, Susiawati menyampaikan tidak ada pemaksaan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. Melainkan, satuan pendidikan bisa menggunakan tiga opsi kurikulum pendidikan.
“Jadi yang pertama Kurikulum K-13, kedua Kurikulum dengan penyederhanaan, dan yang ketiga Kurikulum Merdeka. Jadi, jangan sampai ada satdik kita yang mengganggap bahwa ini dipaksakan. Tidak, tidak ada pemaksaan dalam penerapan Kurikulum Merdeka,” tegasnya, Senin, 13 Februari 2023.
Dijelaskannya, hal itu mengacu pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 56 Tahun 2021 terkait Pemantapan Proses Pembelajaran pada Masa Pemulihan.
Masa pemulihan yang dimaksud ialah dalam rangka menghadapi permasalahan learning loss atau kehilangan waktu pembelajaran tatap muka selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan akibat pandemi Covid-19.
“Jadi, semua satuan pendidikan diperbolehkan memilih dari tiga ini. Mana yang lebih cocok dengan satuan pendidikan,” terang Susiawati.
Ia pun baru saja menghadiri pembukaan Workshop Nasional “Meningkatkan Kompetensi Melalui Praktik Baik yang Tercermin dalam Platform Merdeka Mengajar (PMM).
Workshop tersebut diselenggarakan Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Kotim (PGRI Kotim)
Workshop tersebut digelar pada hari ini di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kotim, Jalan Jenderal Sudirman Sampit.
Ketua PGRI Kotim, Suparmadi mengatakan penyelenggaraan Workshop tersebut merupakan sebuah bentuk komitmen PGRI Kotim sebagai mitra Pemerintah Daerah melalui Disdik Kotim. Agar, bidang pendidikan di Kotim semakin maju.
“Karena tugas guru sangat berat dalam rangka untuk bagaimana mencerdaskan anak-anak bangsa. Artinya, punya strategi atau kemampuan secara khusus,” ungkap Suparmadi.
Dengan kata lain, melalui workshop ini diharapkannya guru-guru di Kotim bisa memiliki kemampuan untuk mengabdikan dirinya. Alhasil, lahirlah SDM-SDM yang cerdas, berakhlak, dan profesional di masa depan. (C10)
