CATATAN.CO.ID, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dituntut untuk bekerja keras meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Ini menjadi tantangan berat di masa pasca pandemi COVID-19 pada 2023 nanti.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kotim, Pardamean Gultom mengatakan, salah satu variabel yang mempunyai fungsi vital
dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, yang secara terus menerus diingatkan dan didorong adalah bagaimana semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali supaya mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja daerah.
“Memperhatikan karakteristik perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur di masa pasca pandemi COVID-19 seperti saat ini, secara keseluruhan tantangan utama yang dihadapi daerah ini pada 2023 nantinya yaitu bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah, untuk membangun daerah ini di masa sulit ini,” kata Gultom di Sampit, Rabu, 31 Agustus 2022.
Dia menjelaskan, kebijakan umum APBD merupakan dokumen yang memuat gambaran kondisi ekonomi daerah, kebijakan pendapatan daerah kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan dan strategi pendapatan daerah.
Menurutnya, pendapatan asli daerah yang saat ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Potensi dan keunggulan daerah serta usaha mikro kecil dan menengah diharapkan juga menjadi daya dorong meningkatkan investasi dan lebih menggerakkan sektor ekonomi riil. Hal itu bisa dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat dengan tetap memperhatikan aturan.
Harapan Badan Anggaran DPRD sejalan dengan tema pembangunan
Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2023 yakni “pemulihan perekonomian masyarakat dan sosial masyarakat melalui akselerasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan”.
“Secara umum arah kebijakan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2023 adalah
menopang proses pembangunan yang berkelanjutan, walaupun
kita ketahui bersama, dari gambaran yang terlihat dalam rancangan kebijakan umum anggaran, pada tahun 2023 mengalami defisit sebesar Rp51.679.563.953 atau 3 persen,” ujar Gultom.
Seperti tertuang dalam rancangan kebijakan umum anggaran tahun 2023, ada lima prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lima prioritas tersebut adalah yaitu infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa, penguatan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan Kotawaringin Timur yang nyaman, lestari, dan berbudaya.
Badan Anggaran meminta pemerintah kabupaten memanfaatkan sumber-sumber pendapatan secara efektif dan efisien.
“Pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah harus betul-betul selektif dengan memperhitungkan ekonomis suatu kegiatan, dengan kata lain harus mempunyai dampak positif terhadap pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur,” tegas Gultom.
Sementara itu, rancangan kebijakan umum anggaran (KUA)
dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023
telah disepakati.
Komposisinya yaitu pendapatan Rp1.722.652.131.762, yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp411.509.285.262,
pendapatan transfer sebesar Rp1.232.283.216.420, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp78.859.630.080.
Total belanja Rp1.722.652.131.762 yang terdiri dari belanja operasi Rp1.295.261.474.061, belanja modal Rp204.319.589.654, belanja tidak terduga Rp5.000.000.000, belanja transfer Rp269.750.632.000.
Sementara itu pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp14.010.000.000 dan pengeluaran pembiayaan Rp14.010.000.000. (C2)
