CATATAN.CO.ID, Sampit – Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur melaui Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (PNF) mengadakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengembangan anak usia dini holistik integratif (PAUD HI), Selasa, 24 Agustus 2022.
Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Dinas Pendidikan Kotim, Arief mengatakan kegiatan ini bekerjasama dengan Direktorat PAUD Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) Republik Indonesia.
“Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan sebelumnya yaitu Sosialisasi Perbup nomor 55 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif,” jelas Arief.
Ditambahkannya, kegiatan ini diikuti oleh 100 kepala satuan pendidikan jenjang PAUD di Kotim, dengan 10 fasilitator yang telah dibimtek oleh Kemdikbudristek.
Hasil kegiatan ini, diharapkan akan ada 110 fasilitator PAUD HI yang akan mengimbaskan pengetahuan dan pemahamannya tentang Perbup 55 tahun 2022 kepada satuan pendidikan jenjang PAUD lainnya yang belum terimbaskan.
Hadir juga dalam kegiatan tersebut Bunda PAUD Kabupaten Kotawaringin Timur, Khairiah Halikinnor, dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kotim, Susiawati, Bunda PAUD Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, dan Bunda PAUD Kecamatan Baamang.
Pada kesempatan itu Bunda PAUD Kotim juga sempat menyamoaikan materi tentang Perbup nomor 55 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif.
Khairiah bersyukur atas dukungan pemerintah daerah yang mengupayakan terwujudnya PAUD berkualitas dengan diterbitkannya Perbup tersebut .
Layanan PAUD holistik integratif yang mencakup perawatan dan pengasuhan, kesehatan dan gizi, pendidikan, perlindungan dan kesejahteraan anak usia dini.
Menurutnya, dinas pendidikan juga memiliki peran aktif dalam membantu peningkatan mutu dan kualitas pendidik, tenaga pendidikan, dan lembaga.
PAUD berkualitas melibatkan keluarga dan koordinasi dengan layanan esensial lainnya, untuk dapat mewujudkan PAUD HI.
“Untuk memperluas akses PAUD dan menyediakan manfaat bagi anak usia dini dan orang tua, seluruh masyarakat, maka pemerintah daerah perlu mencanangkan program satu desa minimal memiliki satu PAUD,” tutup Khairiah. (C1)
