Tiap Tahun Jutaan Ton Hasil Sawit Kotim Namun Minim Pemasukan untuk Daerah

Tiap Tahun Jutaan Ton Hasil Sawit Kotim Namun Minim Pemasukan untuk Daerah

CATATAN.CO.ID, Sampit – Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kotawaringin Timur, Handoyo J Wibowo mengakui bahwa penerimaan dari sektor perkebunan sangat minim.

Dikatakan Handoyo setiap tahun, perusahaan kelapa sawit membawa keluar jutaan ton hasil sawitnya. Di mana mereka membayar pajak sesuai dengan ketentuan kepada pemerintah pusat .

Namun tidak ada satu pun dana bagi hasil dari keuntungan perusahaan yang masuk ke kas daerah selama beberapa tahun ini.

Dikatakannya aturan sebelumnya daerah tidak dapat apa-apa dari sektor itu, makanya kalau daerah mau banyak dapat pemasukan itu harus uji materi UU yang menghalanginya tersebut dulu.

“Jadi kalau berharap PAD dari sektor perkebunan itu sangat minim, paling IMB, pajak dan retribusi kecil saja,” katanya, Jumat, 1 April 2022

Namun dengan hadirnya aturan baru tentang Dana Bagi hasil Perkebunan Sawit bantuan kelapa sawit bisa menyokong perekonomian.

Hal tersebut kata dia tertuang dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD)

Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) ini menjadi sumber baru untuk pembangunan di daerah ini.

Selama ini yang terjadi kata dia bentuk ketidakadilan dari pemerintah pusat di sektor perkebunan kelapa sawit, daerah tidak dapat apa-apa.

“Makanya kita harus kompak soal itu ke pemerintah pusat supaya daerah juga merasakan hasil dari investasi tersebut,” tegasnya.

Sumber DBH menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 yaitu berasal dari sektor kehutanan, pertambangan, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.

Itulah sebabnya sektor perkebunan yang dimiliki Kotim berbeda dengan kehutanan seperti yang dimaksud. Selama ini, pendapatan daerah dari sektor perkebunan kelapa sawit diperoleh dari sektor pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak kendaraan dan pendapatan lainnya yang bukan dari produk Kelapa Sawit dan produk turunannya.

“Dengan adanya UU HKPD ini semoga bisa terlaksana dengan baik apalagi dari data pengiriman CPO dari daerah kita ini sangat besar,” tutupnya. (C4)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *