Kurangi Antrean Truk di SPBU, Pengusaha Diminta Gunakan BBM Non Subsidi

Kurangi Antrean Truk di SPBU, Pengusaha Diminta Gunakan BBM Non Subsidi

CATATAN.CO.ID, Sampit – Ketua Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur, M Kurniawan Anwar mengkhawatirkan dengan banyaknya antrian truk di sejumlah SPBU dalam kota Sampit.

Bahkan dirinya meminta untuk mensiasati masalah ini pengusaha truk diminta agar beralih menggunakan BBM non subsidi.

Dengan begitu akan meminimalkan antrian di pinggir jalan. Mengingat stok ketersediaan BBM non subsidi dirasa cukup, sehingga arus pengiriman bisa lancar.

Artinya kata Kurniawan mereka pengusaha truk bisa bekerja lebih banyak dari pada antri berhari-hari di SPBU seperti saat ini.

“Kami harapkan, peranan semua stakeholder bisa memperhatikan hal ini. Juga sebagaimana kita tahu, sasaran penerima manfaat produk BBM subsidi sudah diatur dalam regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah,” katanya, Selasa, 29 Maret 2022.

Regulasi tersebut ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Untuk sektor transportasi darat, produk solar subsidi dikhususkan untuk masyarakat dalam kaitannya dengan transportasi orang atau barang pelat hitam dan kuning (kecuali mobil pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari enam).

Kemudian juga termasuk mobil ambulans, mobil pengangkut jenazah, mobil pemadam kebakaran, mobil pengangkut sampah, dan kereta api umum penumpang dan barang berdasarkan kuota yang ditetapkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Menurutnya makin maraknya antrian truk di sekitar SPBU tentunya sudah meresahkan pengguna jalan lainnya. Selain jalan menjadi sempit, juga mengurangi estetika kota.

“Di beberapa kota, sudah tidak terlihat ada antrian truk lagi, artinya sudah ada regulasi yang baik, yang masih menjadi tanya besar, apakah truk parkir sekitar SPBU ini memiliki legalitas, oleh sebab itu kami minta pihak terkait bisa melakukan pengecekan,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui bersama kata dia, sudah barang tentu jika ada izin parkir, sudah seharusnya melalui studi kelayakan.

Bahkan kata dia ada baiknya, perusahaan pemilik truk sudah mulai beralih untuk menggunakan BBM non subsidi. (C4)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *