CATATAN.CO.ID, Sampit – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur H Hairis Salamad mengakui, konflik internal yang terjadi saat ini telah mengganggu kegiatan para wakil rakyat di lembaga legislatif tersebut. Kondisi ini diharapkan tidak berlarut-larut dan segera normal.
Saat ini kegiatan yang akan dilaksanakan anggota DPRD setempat tidak difasilitasi oleh Sekretariat DPRD karena alasan masalah internal itu. Hal itu juga berdampak pada koordinasi dengan jajaran eksekutif.
“Kemarin kita melakukan reses di daerah pemilihan 1 sampai daerah pemilihan 5, ada beberapa teman-teman kita itu tidak difasilitasi oleh pihak kecamatan dan desa. Inilah dampak yang yang terasa sekali bagi kami di DPRD,” kata Hairis, Jumat, 4 Maret 2022.
Konflik internal di DPRD Kotawaringin Timur berawal dari reposisi alat kelengkapan dewan pada Selasa (15/2) lalu yang kemudian menimbulkan polemik internal. Dua fraksi yaitu Fraksi PDIP dan Fraksi Demokrat tidak hadir dan tidak mengakui hasil reposisi yang disepakati lima fraksi lainnya tersebut.
Ketua DPRD Rinie yang merupakan kader PDIP, mengeluarkan surat pada 16 Februari ditujukan kepada Sekretaris DPRD setempat. Isinya yaitu memerintahkan penundaan sementara kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD Kotawaringin Timur dengan alasan adanya penolakan dari Fraksi PDIP dan Fraksi Demokrat terhadap alat kelengkapan dewan yang ditetapkan lima fraksi lain.
Konflik internal ini kini cukup mengganggu kegiatan legislator. Padahal tugas mereka menyerap aspirasi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Saat reses, mereka berharap masyarakat bisa hadir menyampaikan aspirasi. Namun akibat tidak difasilitasi, akhirnya kegiatan menyerap, mendengar, melihat dan menampung aspirasi masyarakat.
Menurut Hairis, keberadaan DPRD salah satunya untuk menjembatani aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Jika kegiatan DPRD terganggu maka juga berdampak terhadap kerja DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Kami berharap masalah ini segera selesai sehingga kegiatan DPRD bisa berjalan dengan baik seperti semula. Kami berharap pihak eksekutif juga bisa memahami ini agar pembangunan bisa berjalan lancar,” pungkas Hairis. (C2)