CATATAN.CO.ID, Sampit – Fraksi Partai Gerindra dan PKB DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan koalisi mereka untuk membentuk Alat Kelengkapan Dewan DPRD itu sudah berakhir.
Itu mereka sampaikan dalam rangka menyikapi sejumlah isu politik di mana koalisi 5 Fraksi di DPRD itu disebut-sebut permanen terlebih memiliki kepentingan politik lain selain koalisi reposisi AKD di DPRD Kotim.
Diketahui lima fraksi yang sebelumnya tergabung dalam reposisi AKD yang dimotori PAN, Golkar, Gerindra, PKB dan Nasdem.
“Koalisi Fraksi itu berlaku hanya untuk AKD saja, selebihnya tidak ada lagi. Begitu AKD berakhir maka tidak ada lagi koalisi demikian,” kata Ary Dewar bersama Sekretaris Fraksi Juliansyah saat menggelar jumpa pers di DPRD Kotim, Kamis, 17 Februari 2022.
Ary Dewar menegaskan saat ini AKD sudah rampung sehingga koalisi itu secara tidak langsung bisa dikatakan sudah selesai.
Selanjutnya masing-masing komisi akan bekerja kembali seperti biasa sebab banyak agenda yang harus segera diselesaikan dan dilaksanakan.
Sementara itu terkait sikap Politik PDI Perjuangan dan Demokrat yang tidak menerima hasil reposisi itu merupakan kewenangan partai tersebut.
Bagi mereka tentunya ada tahapan dan ruang yang diberikan aturan untuk mereka yang tidak menerima dengan reposisi tersebut.
“Itu beda kalau urusan menerima dan tidak itu ranah masing-masing rumah tangga partai, yang pasti proses politiknya sudah kita tempuh dan laksanakan,” kata Ary Dewar.
Ary juga menegaskan arah politik Gerindra jelas untuk kedepannya akan bersama dengan pemerintah daerah untuk bersinergi membangun daerah.
Pihaknya membantah jika koalisi mereka yang dibangun bersama sejumlah fraksi lain saat reposisi AKD lalu untuk menghambat dan menganggu kinerja pemerintahan.
Sehingga kata dia kalau ada isu demikian untuk menghalangi atau menghambat program pemerintah, maka Fraksi Gerindra tegas membantah itu.
“Kami tetap bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk membangun daerah dan terlebih untuk membangun ekonomi daerah ini melalui Komisi II dengan menjaga stabilitas ekonomi, investasi di berbagai bidang usaha di daerah Kotim,” tegas Ary Dewar yang juga diamini Juliansyah yang juga ketua Komisi II DPRD Kotim ini.
Selain itu juga Ary menekankan kepada jajaran eksekutif untuk tidak terpengaruh dengan konflik diinternal rumah tangga DPRD saat ini. Mereka dalam waktu dekat akan segera melakukan kegiatan-kegiatan komisi dengan melibatkan eksekutif.
Senada yang diungkap Ketua Fraksi PKB, M Abadi, dirinya juga menyebut koalisi itu hanyalah sampai pembentukan AKD saja.
“Setelah itu tidak ada lagi, tidak ada koalisi permanen,” tegas anggota Komisi II tersebut.
Abadi juga menegaskan kalau mereka tetap menjadi bagian fraksi yang akan mendukung kebijakan dari pemerintah daerah.
“Kita akan mengawal dan mendukung kebijakan dari pemerintah daerah sepanjang itu untuk pembangunan yang berpihak kepada masyarakat,” tukasnya.
Dirinya juga mengatakan bahwa yang terjadi sekarang bukan polemik antar eksekutif dan legislatif karena ini hanya polemik di internal legislatif
“Sehingga ini perlu digaris bawahi oleh pimpinan eksekutif dalam hal Bupati Kotim, kenapa ini penting disampaikan agar permasalahan ini tidak melebar ke mana-mana,” tukasnya. (C4)
